Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang mencanangkan Gerakan Nasional Penanaman satu Miliar Pohon Mangrove sebagai wujud nyata kepedulian untuk mengurangi emisi karbon dan perubahan iklim, mendorong agar upaya tersebut dikuatkan dengan mendorong agar gerakan itu kuat dengan menjadi Instruksi Presiden (Inpres).
“ICMI harus mendorong agar gerakan ini bisa jadi Inpres, sehingga tujuan penanaman 1 Miliar pohon ini dapat segera tercapai,” ujar Ketua Dewan Penasihat ICMI, Prof Jimly Asshiddiqie dalam sambutannya di pembukaan acara pada Sabtu 30 September 2023, di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta.
Gerakan yang ditandai dengan aksi tanam mangrove tersebut dicanangkan ICMI dengan menggandeng Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Jimly mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari aksi mitigasi perubahan iklim, karena tanaman mangrove atau bakau ini memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyimpan karbondioksida dalam jumlah besar dan sangat membantu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer.
“Ini baru pencanangan, tapi nanti semua pengurus ICMI akan bergerak di tiap daerahnya, dan saya sampaikan, usul kepada pemerintah, supaya Menko PMK (Muhadjir Effendy) dan Menteri Pendidikan (Nadiem Makarim) bisa menggerakkan mahasiswa dosen dan siswa, dan itu tadi agar ini dijadikan Inpres nya dari Presiden agar kuat,” kata Jimly.
Seperti diketahui, ekosistem mangrove merupakan modalitas alam yang berkontribusi pada pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan mangrove yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Indonesia sebagai negara dengan ekosistem mangrove terluas di dunia yakni 3,36 juta hektare dan memiliki lebih dari 100 spesies mangrove di dalamnya, menempatkan mangrove sebagai ekosistem yang penting.
Dalam agenda mitigasi perubahan iklim, upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem mangrove pun secara konsisten terus didorong melalui sejumlah program nasional, salah satunya yaitu Indonesia FoLU Net-Sink 2030. Program ini merupakan wujud implementasi upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.
Program ini diwujudkan salah satunya melalui kegiatan Percepatan Rehablitasi Mangrove bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta dukungan dari multi-stakeholder baik dalam negeri maupun luar negeri.
Selama lima tahun terakhir, Indonesia telah melakukan rehabilitasi mangrove seluas 67.521 hektare dan masih terus akan melaksanakan rehabilitasi dengan dukungan dari berbagai pihak, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, NGO, masyarakat, dan juga dukungan dari negara donor.
Rehabilitasi Mangrove juga menjadi cara penting menjaga kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik Indonesia berupa keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena wilayah hutan mangrove berada di pesisir-pesisir yang merupakan titik pangkal terluar untuk batas Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen wilayah Indonesia dengan batas wilayah laut negara lain di sekitarnya.
“Jangan sampai batas negara ini tergerus oleh abrasi akibat tidak adanya ekosistem mangrove,” pungkas Jimly.
ICMI akan selalu hadir untuk memberikan solusi dan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. ICMI yang berlandaskan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan berbasis kecendekiaan akan selalu berperan aktif mendorong kebaikan untuk bangsa dan negara.* (RS)